LIKAlikuLIKA

RESUME LOKAKARYA NASIONAL “TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) INDIKATOR PEMBANGUNAN PASCA 2015”

kophiyogya:

RESUME

LOKAKARYA NASIONAL

“TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) INDIKATOR PEMBANGUNAN PASCA 2015”

YOGYAKARTA, 12 – 13 MARET 2012

 

Oleh

Andri Prasetiyo (Kadiv Litbang KOPHI Yogya) dan

Rida Nurafiati (Bendahara Umum KOPHI Yogya)

 

“Let us develop a new generation of sustainable development goals to pick up where the MDGs leave off. Let us agree on the means to achieve them” –– UN General Secretary – Ban Ki Moon

 

Pendahuluan

Selama lebih dari satu dekade, Millennium Development Goals (MDGs) telah mendominasi paradigma pembangunan global hingga tahun 2015. Pada September 2010, High Level Plenary Meeting of the General Assembly setuju untuk mempercepat target pencapaian MDGs 2015 ini.

 

Dalam sambutan pembukaan Lokakarya Nasional “Tujuan-Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Indikator Pembangunan Pasca 2015” oleh Direktur Jenderal Multilateral, memaparkan bahwa perkembangan negosiasi di PBB sampai saat ini masih berusaha memfinalisasi teks outcome document sejak dikeluarkannya zero draft pada 10 Januari 2012 lalu. Hal ini terlihat dari pembahasan dua tema besar KTT Rio+20, yaitu green economy dan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai institutional framework for sustainable development atau IFSD yang masih jauh dari selesai dan semakin kompleks. Berbagai negotiating groups dan negara-negara telah memberikan tanggapan atas draft tersebut sehingga membuat proses finalisasi akan memakan waktu lebih banyak.

 

Apa saja poin dari MDGs?

1.      Eradicate extreme poverty and hunger

2.      Achieve universal primary education

3.      Promote gender equality and empower women

4.      Reduce child mortality

5.      Improve maternal health

6.      Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

7.      Ensure environmental sustainability

8.      Global partnership for development

 

Lalu, tujuan apa yang perlu dicapai pasca 2015 (MDGs)?

Pemerintah Colombia, Guatemala dan Peru mengajukan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai key outcome dari Rio+20 untuk melengkapi MDGs.  A key outcome of Rio+20 is that of “securing political commitment to Sustainable Development”. Menurut Brundtland Report, “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

 

Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal.  Perumusan yang jelas mengenai esensi dari SDGs akan disampaikan dalam KTT Rio+20 pada bulan Juni 2012 mendatang. Isu-isu yang akan diangkat sebagai indikator dalam SDGs adalah:

1.      Combating poverty

2.      Changing consumption patterns

3.      Promoting sustainable human settlement development

4.      Biodiversity and forests

5.      Oceans

6.      Water resources

7.      Advancing food securities

8.      Energy, including from renewable sources

Untuk itu, pembahasan terkait SDGs menjelang KTT Rio+20 ini diharapkan dapat memperoleh momentum politis tertinggi sehingga dapat satu suara mengenai pentingnya SDGs sebagai bagian dan pelengkap proses review implementasi MDGs. SDGs juga diharapkan dapat disepakati sebagai bagian dari agenda pembangunan global pasca-2015 dan dapat pula mengidentifikasi berbagai kesenjangan (gap) implementasi berbagai perangkat global untuk pembangunan berkelanjutan, seperti Rio Principles, Agenda21 dan Johannesburg Plan of Implementation (JPoI).

Presentasi  Pertama

”BASIC  PRINCIPLES  OF  SUSTAINABLE DEVELOPMENT ”

PROF.  DR.  SURNA  TJAHJA  DJAJADININGRAT  (GURU  BESAR MANAJEMEN  LINGKUNGAN –  INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG)

 

Presentasi  pertama  oleh  Prof.  Dr.  Surna  Tjahja  Djajadiningrat  (Guru  Besar Manajemen  Lingkungan  ITB)  dengan  tema  “Basic  Principles  Of  Sustainable Development” menyampaikan  bahwa  pada  prinsipnya  pembangunan  berkelanjutan bukanlah  sebuah  tujuan,  melainkan  sebuah  proses  (journey)  yang  terus  berjalan.

Narasumber  juga  menekankan  bahwa  diperlukan  kerjasama  dan  koordinasi  yang lebih  terintegrasi  antar  instansi-instansi  dengan  melibatkan  sektor  swasta  dan masyarakat  madani  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dan  penerapan pembangunan berkelanjutan.

 

Presentasi Kedua

“INCLUSIVE AND ENVIRONMENTALLY ECONOMIC GROWTH (GREEN ECONOMY): ENVIRONMENTAL ECONOMIC AS AN APPROACH”

LAKSMI DHEWANTHI – ASISTEN DEPUTI URUSAN EKONOMI LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

 

Narasumber ketiga, Ibu Laksmi Dhewanthi, menyampaikan bahwa green economy bukanlah paradigma yang mengharuskan kita menjadi berbeda, akan tetapi harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda (do things differently).

 

Menurut UNEP (2010) green economy is 1) Increase in green investment, 2) Increase in quantity and quality of jobs in green sectors, 3) Increase in share of green sectors in GDP, 4) Decrease in resource use per unit of production, 5) Decrease in Environmental cost of production or consumption, 6) Decrease in wasteful consumption.

 

Green economy adalah kondisi membaiknya kehidupan (well being) dan keadilan social (social equity) dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan 

dan kelangkaan ekologi. Green economy  menghubungkan pertumbuhan 

ekonomi, keberlanjutan lingkungan (Bappenas, 2012)

 

“ Indonesia is of the view that Green Economy is a development 

paradigm that based on resource efficiency approach with strong 

emphasizes on internalizing cost of natural resource depletion on 

environmental degradation, efforts on alleviate the poverty, 

creating decent jobs, and ensuring sustainable economic growth”

 (Indonesian Delegation/DELRI, UNEP 11th G SS, February, 2010)   

 

Perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi mengancam lingkungan saat ini, namun ke depannya posisi akan berbalik. Perkembangan lingkungan akan mengancam perekonomian. Jika kondisi terus berlangsung seperti ini, dan green economy tidak segera dijalankan maka menurut United Nations Environment Programme (UNEP) dalam Business As Usual pada tahun 2030 diperkirakan akan terjadi:

·         Global energy demand up by 45%

·         Oil Price up to US$ 180 per barrel

·         Green house gasses emissions up 45 %

·         Global Temperature up to 6 degrees Celsius

·         Sustained losses equivalent to 5-10% of global GDP

·         Poor countries will suffer costs in excess of 10% of their GDP

 

Bagaimana dengan kondisi lingkungan di Indonesia?

Indonesia saat ini tengah mengalami ecological deficit, yaitu adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi sumberdaya hayati. Selain itu emisi gas buang Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan kurangnya regulasi dan landasan hukum untuk mengembangkan berbagai insentif terkait lingkungan.

 

Keadaan kualitas lingkungan di Indonesia, dapat dilihat dari EQI tahun 2006 – 2008 (Environment Quality Index) dari setiap pulau di Indonesia  berdasar surface water quality, air quality and land coverage, dengan urutan sebagai berikut :
1. Papua 75,29%

2. Sulawesi 73,66%

3. Bali dan Nusa Tenggara 68,96%

4. Sumatra 64,63%

5. Kalimantan 62,01%

6. Jawa 53,50%

Suatu negara dapat dikategorikan tiga tahap perkembangan dalam kurva hubungan antara pollution and prosperity:

1.      Poor and clean

2.      Rich and dirty

3.      Rich and clean.

Berdasarkan hal itu, sustainable development and green economy, mengajak negara berkembang melewati tahap rich and dirty karena tahap tersebut sangat berisiko dan penuh masalah.

Elemen penting yang juga mempengaruhi sustainable development dan green economy adalah

1.      Policy network

2.      Technological Innovation

3.      Market Forces

 

Sangat sulit menemukan win win solution permasalahan atau benturan ekonomi dengan lingkungan. Harus ada titik temu antara peraih keuntungan dan pemerhati lingkungan agar terjadi harmonisasi kehidupan alam ke depannya, antara lain:

-          Building environmental awareness

-          Incentivizing sustainable use of resources

-          Promoting environmental investment

-          Complementing environmental law compliance

 

Seringkali fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi dan pemerhati lingkungan justru berada dan masuk ke Death Valley. Untuk  itu,  terdapat langkah-langkah  yang  harus  diambil  dalam  penerapan  green  economy,  seperti penetapan harga  pasar  yang  tepat  terkait  l ingkungan  hidup,  pembuatan  kebijakan desentralisasi  yang  terintegrasi,  penerapan  kebijakan  yang  efektif  tanpa pengecualian, serta peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan.

 

Overview of development of incentive instruments

1.      Insentif dari negara

2.      Oleh pasar atau swasta

Contoh di Indonesia, Cirebon yang memberi kabupaten Kuningan insentif dana

Untuk pemda, harus ada pembuatan kebijakan desentralisasi karena berpengaruh bagi pelaku ekonomi.

And finally, suggestions for further development adalah bukan hanya pelaku ekonomi yang harus berubah untuk megembangkan green economy tetapi juga policy maker.

Presentasi Ketiga 

“MENCERMATI KERANGKA PEMBANGUNAN PASCA MDGs”

NILA F. A. MOELOEK – UTUSAN KHUSUS PRESIDEN RI UNTUK MDGs

 

Millenium Development Goals (MDGs) telah memasuki tahun ke-11 dan Indonesia memiliki sisa 4 tahun menjelang 2015 untuk merealisasikan delapan poin MDGs menuju tujuan akhir pembangunan nasional. Banyak hal yang belum dilakukan menuju MDGS 2015 , masih banyak kasus tingginya angka kematian ibu, meningkatnya jumlah penduduk dengan HIV/AIDS, buruknya sanitasi, tingginya emisi gas buang, dan lain sebagainya.

Apa yang dapat dilakukan dalam rentang waktu yang tersisa? Pertama, fokus pada pencapaian MDGs 2015 dan fokus pada situasi pasca-MDGs 2015.

 

Titik tolak untuk kesepakatan bersama:

-          Tujuan-tujuan pembangunan dalam MDGs sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Isu kemiskinan, pendidikan, gender, kesehatan, lingkungan hidup akan selalu ada.

-          Situasi dunia dewasa ini yang berubah sejak MDGs diluncurkan pada tahun 2000 (Isu perubahan iklim, perlindungan social, pembangunan yang pro-kaum miskin)

 

Mengapa diperlukan kerangka pembangunan baru pasca-2015?

1.      Untuk mengakomodasi perubahan situasi dunia sejak tahun 2000

2.      Perlunya pembangunan yang berkelanjutan

3.      Isu-isu disparitas yang belum dapat teratasi

Presentasi Keempat

“PEMBANGUNAN  SOSIAL-BUDAYA  YANG  DIDUKUNG  EKONOMI  BERWAWASAN LINGKUNGAN” 

DR. FRANCIS WAHONO NITIPRAWIRO, DIREKTUR EKSEKUTIF CINDELARAS

 

Presentasi keempat oleh Dr. Francis Wahono Nitiprawiro, Direktur Eksekutif Cindelaras, dengan  tema  “Pembangunan  Sosial-Budaya  yang  Didukung  Ekonomi  Berwawasan

Lingkungan”  menyampaikan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan harus  dianggap  sebagai  mekanisme  proses  berbasis  masyarakat,  bukan  sebagai hasil akhir  pencapaian. Untuk itu,  terdapat 2 agenda dasar yang harus dipenuhi untuk  menuju  pembangunan  berkelanjutan  berbasis  komunitas,  yaitu  reformasi agraria dan pendidikan penyadaran.  
Sumber: Materi Presentasi Para Penyaji